Iklan Meikarta Dimata Ombudsman

Iklan Meikarta Dimata Ombudsman

Lippo selaku developer dari mega project Meikarta diminta oleh Ombudsman untuk melakukan aktivitas marketing secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasalnya, dalam iklannya, lokasi hunian baru itu kerap dinyatakan bakal seluas 500 hektar, padahal saat ini lahan yang tersedia baru 84,6 hektar.

Begini kata komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih di Kantor Ombudsman jumat, 8-09-2017 “Semoga Lippo mulai koreksi untuk tidak terlalu bombastis menjual visi. Atau kalau mau jual visi, ya bilang saja terus terang,” Menurut dia, iklan yang dilakukan harusnya sesuai agar calon pembeli tidak berekspektasi yang berlebihan bahwa lahan hunian 500 hektar itu sudah pasti jadi. Selain tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dia berujar praktik pemasaran yang dilakukan oleh pengembang juga tidak sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

ombudsman meikarta

Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh developer sebelum memasarkan hunian rumah susun, Apasajakah itu? Undang-Undang itu menyebutkan dalam pasal 42 ayat 1 bahwa pelaku pembangunan boleh melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Namun, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan pemasaran, maka pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki, antara lain kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Dan inilah tanggapan dari Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati, Danang membenarkan bahwa lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman Meikarta adalah 84,6 hektar. “Memang di iklan kami bilang 500 hektar, tapi ini kan visi ya, Pak,”

Beliau menambahkan, pengembang tidak melakukan pelanggaran, lantaran dia menilai kegiatan iklan dan perizinan dapat dilakukan secara paralel. Terlebih, kegiatan itu masih berada pada tahapan pre-selling, yang belum ada transaksi jual beli di dalamnya.

“Belum bisa disebut sebagai marketing, hanya promosi. Dalam properti, preselling itu adalah sesuatu yang sangat normal dilakukan pengembang,” kata dia.

Mengenai booking fee yang digaungkan dalam kegiatan pemasaran selama ini, menurut dia tidak masuk dalam kategori transaksi. Duit itu disetor sebagai tanda antrean bagi calon pembeli. “Agar antrinya bagus, memilih lokasinya cepat. Kalau enggak suka, bisa dikembalikan,” ujar dia.

Dia menyatakan saat ini proses pengajuan perizinan sedang berlangsung. Perusahaan Lippo Group mengaku sudah mengajukan perizinan sejak Mei 2017. Dia belum tahu kapan perizinan itu akan keluar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *