Kontroversi Meikarta Yang Kian Memanas
Meikarta, sebuah kota baru di Cikarang yang saat ini sedang dalam pembangunan dibawah naungan Lippo Group menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Sering kita jumpai promosi menarik mengenai penjualan apartemen yang berada di kawasan Meikarta melalui media cetak ataupun konter-konter penjualan yang ada di mall milik Lippo Group. Namun tak disangka ketika hunian yang dibangun sebentar lagi sudah bisa ditempati serta iklan penjualan hunian tempat tinggal Meikarta tengah gencar, ternyata pembangunan yang dijalankan oleh Lippo Group ini belum memperoleh izin legal untuk mendirikan bangunan. Hal inilah yang memicu terjadinya kontroversi Meikarta di tengah masyarakat saat ini.
Kontroversi Meikarta Melanggar Peraturan Daerah
Kota impian yang menjanjikan menjadi kota modern dengan fasilitas dan infrastruktur terlengkap di kawasan Asia Tenggara ini ternyata menuai kontroversi panas. Pihak Lippo Group ternyata belum mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) serta hak penggunaan lahan untuk pembangunan Meikarta. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, pembangunan hunian Meikarta melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Selain itu dalam tata ruang provinsi, Meikarta juga tidak ada di dalam perencanaan.
Bagaimana bisa di tengah pembangunan tahap pertama Meikarta, namun Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut serta izin juga belum pernah dikeluarkan. Proyek besar ini bernilai 278 triliun yang berasal dari dana Lippo sendiri dan bekerjasama dengan beberapa pihak asing. Bisa diketahui betapa hebatnya kekuatan bisnis dari Lippo Group ini. Apabila Meikarta telah jadi dan berjalan, nilainya bisa mencapai ratusan kali lipat dari investasi. Di tengah kontroversi Meikarta, wagub Jawa Barat menyatakan agar proyek Meikarta mendapatkan rekomendasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Yang mengherankan adalah sudah jelas bahwa pembangunan Meikarta melanggar Peraturan Daerah, tapi mengapa izin proyek pembangunannya masih tetap keluar? Oleh karena itu kontroversi Meikarta ini disinyalir dapat mempengaruhi Pilkada Jawa Barat 2018 bahkan Pilpres 2019. Banyak pengusaha yang memiliki kepentingan dalam Pilkada ataupun Pilpres agar kendala dalam proyek mereka tidak bermasalah secara signifikan tidak terkecuali pada proyek Meikarta ini. Tak menutup kemungkinan Lippo sudah menyiapkan calon gubernur yang dapat mendukung berjalannya proyek mereka.
